PEMERINTAHAN INDO MASA ORBA

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERLAKU DARI MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE BARU

 

Secara formal, periode perkembangan ketatanegaraan Negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut ;

1.      Periode berlakunya UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 ),

2.      Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 ( 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 ),

3.      Periode berlakunya UUDS 1950 ( 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 ),

4.      Periode berlakunya kembali UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 21 Mei 1998 ). Pada periode ini pun terbagi menjadi beberapa periode ;

a.       Periode orde lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 ),

b.      Periode orde baru ( 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998 ),

5.      Periode reformasi ( 21 Mei 1998 – sekarang ).

Penjelasan masing – masing periode ;

1. PERIODE UNDANG – UNDANG DASAR 1945

Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 18  Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah Negara Kesatuan dengan system pemerintahan presidensiil.

Landasan yuridisnya antara lain ;

a.       Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi ;

“ … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …”. Hal tersebut menunjukkan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan wilayah Indonesia.

b.      Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ;

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata Kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan Republik menunjukkan bentuk pemerintahan.

 

Menurut UUD 1945, seperti telah disebutkan di atas bahwa kekuasaan – kekuasaan dalam negara dikelola oleh lima lembaga, yaitu ;

a.       Legislatif, yang dilakukan oleh DPR,

b.      Eksekutif, yang dijalankan oleh Presiden,

c.       Konsultatif, yang dijalankan oleh DPA,

d.      Eksaminatif (mengevaluasi ), kekuasaan inspektif ( mengontrol ),atau kekuasaan auditatif ( memeriksa ), yang dijalankan oleh BPK,

e.       Yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.

 

Pembagian kekuasaan pada masa UUD 1945 kurun waktu 18  Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 belum berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan belum terbentuknya lembaga – lembaga Negara seperti yang dikehendaki UUD 1945. Pada kurun waktu itu hanya ada presiden, wakil presiden,dan menteri – menteri, serta KNIP. Sejak tanggal 18  Agustus 1945 sampai 16 Oktober 1945 segala kekuasaan baik eksekutif, legislative dan yudikatif dijalankan oleh satu badan atau lembaga, yaitu presiden dibantu oleh KNIP. Kekuasaan presiden yang demikian luas itu berdasarkan pasal IV aturan peralihan UUD 1945. Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 terjadi pembagian kekuasaan dalam 2 badan, yaitu kekuasaan legislative dijalankan oleh KNIP dan kekuasaan – kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih tangan perdana menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintaha parlementer.

 

2. PERIODE KONSTITUSI RIS 1949

Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950  adalah federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada parlementer ( Dewan Perwakilan  Rakyat ),dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka dapat menyebabkan bubarnya kabinet.

Berikut adalah lembaga negara ( alat – alat perlengkapan federal RIS );

a.       Presiden

b.      Menteri – menteri

c.       Senat

d.      Dewan Perwakilan Rakyat

e.       Mahkamah Agung Indonesia

f.       Dewan Pengawas Keuangan

Di antara badan – badan ( kekuasaan ) tersebut, terdapat hubungan yang bersifat kerja sama dan pengawasan. Pembagian kekuasaan yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut ;

1.      Kekuasaan pembentukan perundang- undangan ( legislative ) yang dijalankan oleh pemerintah bersama – sama dengan DPR dan senat.

2.      Kekuasaan melaksanakan perundang – undangan atau pemerintahan negara ( eksekutif ) yang dilakukan oleh pemerintah.

3.      Kekuasaan mengadili pelanggaran perundang – undangan ( yudikatif oleh Mahkamah Agung ).

Konstitusi RIS yang bersifat federal federalistik tidaksesuai dengan semangat proklamasi, Pancasila, dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, muncul reaksi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pemerintah federal mengeluarkan UU Darurat No. 11 / 1950, tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Keadaan itumendorong RIS berunding dengan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Tanggal 19 Mei 1950, disepakati membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950.

3. PERIODE UUDS 1950

Bentuk negara yang dianut Negara Indonesia pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah negara kesatuan. Ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut adalah system pemerintahan parlementer.

Masa belakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintah tidak stabil. Disebabkan karena ;

a.       Adanya system pemerintahan parlementer yang disertai system multipartai ( banyak partai ).

b.      Perjuangan partai –partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau partainya.

c.       Pelaksanaan system demokrasi yang tidak sehat.

Berdasarkan pasal 44 UUDS 1950, alat – alat perlengkapan negara periode ini adalah sebagai berikut ;

a.       Presiden dan wakil presiden,

b.      Menteri – menteri,

c.       Dewan Perwakilan Rakyat,

d.      Mahkamah Agung,

e.       Dewan Pengawas Keuangan.

Dalam UUDS 1950 pun menganut ajaran pembagian kekuasaan. Halini terbukti dengan ditentukannya badan – badan yang memegang ketiga kekuasaan tersebut.

a.       Kekuasaan pemerintah negara ( eksekutif power ) dilakukan oleh Dewan Menteri.

b.      Kekuasaan perundang – undangan ( legislative power ) dilakukan oleh pemerintah bersama- sama dengan DPR.

c.       Kekuasaan kehakiman ( yudikatif power ) dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Perdebatan terus berlarut – larut tanpamenghasilkan suatu keputusan penting, sementara keadaan negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Negara Indonesia. Keadaan itu mendorong Presiden Soekarno menggunakan wewenagnya,yakni dengan memgeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang berisi :

a.       Pembubaran badan Konstituante.

b.      Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

c.       Pembentukan MPR dan DPA sementara.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, berlakulah kembali UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa itu, demokrasi liberal yang dipraktikkan pada masa berlakunya UUDS 1950 tidak dipergunakan lagi dalam kehidupan politik negara. Sebagai gantinya dipergunakan system Demokrasi Terpimpin.

 

4. PERIODE BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 21 Mei 1998 )

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga – lembaga negara belum lengkap maka dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut ;

a.       Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Penetapan Presiden no. 3 tahun 1960.

b.      Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ( DPR GR ) dengan Penetapan Presiden no. 4 tahun 1960. Dalam pasal ditentukan bahwa anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden.

c.       Untuk melaksanakan Dekrit Presiden, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden no. 2 tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

d.      Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Penetapan Presiden no. 12 tahun 1960.

e.       Dikeluarkan Penetapan Presiden no. 3 tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Banyak penyimpangan yang terjadi sejak diberlakukannya UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, antara lain ;

a.       Lembaga –lembaga negara seperti MPR,DPR,DPA belum dibentuk berdasarkan undang – undang. Lembaga – lembaga negara ini masih bersifat sementara.

b.      Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS no. III/MPRS/1963. Ketetapan ini jelas melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang tegas – tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Puncak penyimpangan yang terjadi pada periode ini di bidang politik adalah dengan adanya peristiwa G30S/PKI yang menimbulkan kekacauan sosial. Peristiwa ini semakin terburuk dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 ( Supersemar ) yang pada hakikatnya merupakan perintah dari Presiden kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan dalammenjamin keamanan dan ketenteraman serta stabilitas jalannya pemerintahan. Demi terciptanya kepemimpinan nasional yang kuat dan terselenggaranya kestabilan politik, ekonomi dan hankam dikeluarkanlah TAP MPRS no. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara no. IX/ MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia, yang antara lain menyatakan ; “ Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum ”.

 

 

Perihal tazmoem
i'm lonely in this world

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: